Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo ikuti prosesi gladi bersih seremoni pisah sambut SBY dan Jokowi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
Denpasar – Rapat Pleno Partai Demokrat di Pantai Sanur, Bali mencermati dengan serius situasi politik, ekonomi, kesejahteraan dan gonjang-ganjing di sektor penegakan hukum belakangan ini. “Kami memberikan dukungan agar Presiden Jokowi benar-benar mandiri dan bertanggungjawab penuh atas semua persoalan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam konferensi pers seusai rapat pleno, Sabtu, 7 Maret 2015.
Yudhoyono berharap Jokowi untuk tidak terlambat dan keliru menangani masalah hukum hingga soal diplomasi yang saat ini berkembang dinamis. Agar situasi tidak bertambah rumit, ujarnya, kami percaya Presiden dapat mengatasinya dengan baik.
Wartawan tidak diberi kesempatan bertanya dalam jumpa pers sehingga tidak bisa menanyakan lebih jauh makna dibalik pernyataan SBY agar Jokowi harus mandiri. Memang, sejumlah pengamat menilai selama 110 hari pemerintahannya, Jokowi disetir oleh Megawati, Surya Paloh, Jusuf Kalla dan elit partai lainnya.
Hal ini terlihat dalam penyusunan Kabinet Kerja, Jaksa Agung hingga pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan adalah ajudan Megawati ketika menjadi wakil presiden dan presiden. Megawati sangat marah ketika Susilo Bambang Yudhoyono, ketika itu Menko Polkam, berencana maju dalam Pemilihan Presiden 2004.
Yudhoyono dan Jusuf Kalla akhirnya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Sejak itulah Megawati menolak keras partainya masuk dalam kabinet dan menolak bertemu dengan Presiden Yudhoyono. SBY pernah mengakui ada persoalan komunikasi antara dirinya dengan Megawati.
Apakah Yudhoyono menyindir Megawati dengan pernyataannya agar Presiden Jokowi lebih mandiri ? Belum jelas benar. Namun Partai Demokrat, kata Yudhoyono, memiliki garis politik yang jelas dalam berhubungan dengan pemerintahan. Kader partai yang ada di lembaga eksekutif seperti Gubernur dan Bupati harus loyal kepada Presiden dan menjalankan kebijakannya.
“Itu etika politik yang dipegang PD,” kata Yudhoyono yang merupakan pendiri Partai Demokrat. Adapun partai memberikan dukungan penuh untuk keputusan yang tepat dan sesuai aspirasi rakyat.
Sikap yang lain adalah kritis dan tidak setuju terhadap kebijakan yang nyata-nyata keliru, menyalahi undang-undang dan common sense rakyat Indonesia. Di DPR, ujranya, kami tidak akan masuk ke koalisi manapun dan tetap menjadi partai penyeimbang
Rapat pleno Partai Demokrat memutuskan kongres akan dilaksanakan pada Mei 2015. Ada tiga pilihan lokasi, yaitu Bali, Surabaya dan Jakarta. SBY mengaku kini lebih leluasa mencurahkan waktu mengkonsolidasikan partai sehinga optimistis partainya jaya kembali. (Tempo.co).
0 komentar: